Dalam narasi yang umum dipelajari di sekolah-sekolah, Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI merupakan sebuah gerakan pemberontakan yang diinisiasi oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan yang terkenal dengan kisah penculikan dan pembunuhan 7 jenderal revolusi di Lubang Buaya ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selain itu, gerakan ini juga memiliki agenda untuk mengganti falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan sistem undang-undang yang bercorak komunis-marxisme dengan ciri khas pemerintahan yang sangat terpusat, di mana hampir segala lini kehidupan mendapatkan kontrol yang ketat dari negara. Beruntung, gerakan ini tidak berhasil mewujudkan rencananya. Sebelum sempat mengambil alih kekuasaan, TNI yang dikomandoi oleh Mayor Jenderal Soeharto berhasil menumpas gerakan tersebut.
Namun bagaimana dengan narasi yang tidak umum? Fakta-fakta apa saja yang bisa digali dari narasi-narasi yang tidak umum tersebut, baik sebelum maupun sesudah G30S/PKI itu dilancarkan? Apa juga pentingnya mempelajari sejarah Gerakan 30 September dari narasi-narasi yang tidak umum tersebut? Lantas bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang telah dinarasikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini.
Kontinuitas dan Diskontinuitas Wacana
Berbicara tentang narasi yang tidak umum, terdapat sebuah teori menarik yang bisa dijadikan landasan dalam membedah sebuah narasi tentang peristiwa sejarah. Teori yang dikemukakan Michael Foucault dalam buku Arkeologi Pengetahuan tersebut disebut dengan teori diskontinuitas yang saling berlawanan arti dengan kontinuitas. Dalam memahami teori kontinuitas dan diskontinuitas tersebut, saya sempat membuat catatan singkat sebagai berikut:
Kontinuitas dapat dipahami sebagai arus wacana yang terus mengalir tanpa hambatan, keberlangsungan yang memancar dari sebuah titik pusat hingga menjangkau daerah-daerah pinggiran. Karena sifatnya yang tanpa hambatan tersebut, menyebabkan ia mensyaratkan keseragaman yang coba dimanifestasikan dalam aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi. Tentu saja, keseragaman absolut semacam ini sangat sulit ditemui karena pada setiap lapisan selalu ditemukan diskontinuitas, retakan-retakan yang menghambat laju deras penyeragaman tersebut. Pada setiap lapisan senantiasa ditemukan keberagaman-keberagaman yang sudah semestinya mendapatkan sentuhan atau perhatian sehingga pikiran akan menjadi lebih terbuka terhadap kehadiran ‘yang lain’. Lebih lanjut, akan lebih baik lagi, jika ‘yang lain’ tersebut mampu menuturkan atau menuliskan eksistensinya sendiri, sehingga keberadaannya tidak lagi hanya sebatas hasil interpretasi.
Kontinuitas dalam Narasi G30S/PKI
Berdasarkan penjelasan tersebut, narasi yang umum yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah bisa dikategorikan ke dalam kontinuitas. Narasi ini dibangun oleh pihak yang berkuasa saat itu, yaitu pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto. Tentu saja demi mempertahankan kekuasaan, narasi yang dibangun haruslah menjadikan pihak militer di bawah komando Soeharto sebagai pahlawan penyelamat bangsa. Sebaliknya, pada berbagai tingkat kekuasaan, PKI dijadikan kambing hitam. Narasi kontinuitas yang semacam ini mengesampingkan dialektika yang mungkin saja terjadi di lapangan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpekaan dan kebutaan dalam menilai permasalahan-permasalahan yang lebih bersifat kedaerahan ataupun orang per orang.
Dan seperti itulah yang terjadi dalam babak sejarah kita. Orang-orang yang dicap PKI, atau yang masih terduga PKI langsung diciduk dan dieksekusi begitu saja. Bahkan, individu yang sekedar bersimpati terhadap visi keadilan sosial masyarakat tanpa kelas yang coba diraih PKI bisa dijebloskan ke dalam tahanan politik tanpa proses pengadilan yang jelas. Tentu saja pihak atau kelompok yang mencoba merongrong kedaulatan bangsa dan negara layak mendapatkan hukuman. Namun, hukuman tersebut harus melalui proses hukum yang adil dan bijaksana.
Dalam kasus G30S/PKI misalnya, yang layak mendapatkan hukuman terberat adalah pihak-pihak yang menyusun rencana pemberontakan, serta para kader yang menjadi koordinator dalam proses pelaksanaan penggulingan kekuasaaan. Anggota-anggota yang tidak tahu apa-apa, yang sekedar masuk menjadi anggota karena mendapatkan jatah kompensasi, yang terbujuk dengan visi misi partai tidak selayaknya mendapatkan hukuman berat, apalagi harus menjadi korban para tukang jagal.
Diskontinuitas dalam Narasi G30S-PKI
Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang kontinuitas dalam narasi G30S/PKI. Jika dalam narasi kontinuitas, pemegang pusat kekuasaan memiliki peran penting dalam proses pembentukan wacana, maka pada diskontinuitas yang berlaku adalah sebaliknya. Pihak-pihak yang berseberangan dengan pemegang pusat kekuasaan memperoleh tempat yang layak dalam diskontinuitas. Suara-suara mereka merupakan sebuah retakan yang menghambat laju kekuasaan dalam menarasikan sebuah peristiwa sejarah, tidak terkecuali peristiwa G30S/PKI.
Salah satu narasi yang paling mencolok adalah narasi yang mengatakan bahwa dalang-dalang di balik peristiwa Gerakan 30 September bukanlah pihak PKI, namun justru dari pihak militer. Salah satu yang mengungkapkan hal tersebut adalah Dr. Jess Melvin, seorang akademisi dari University of Sydney, Australia. Bahkan secara eksplisit dia menyarankan untuk mengganti penyebutan G30S/PKI dengan G30S/Militer.
G30S/Militer: Motif dan Pelaksanaan
Dalam bukunya yang berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder, ia mengungkapkan bahwa motif pihak militer mendalangi Gerakan 30 September adalah karena khawatir posisinya akan terancam oleh Angkatan Kelima yang digagas oleh PKI. Angkatan Kelima ini sendiri merupakan angkatan bersenjata yang terdiri dari buruh dan tani. Angkatan ini awalnya dibentuk untuk mendukung gerakan Ganyang Malaysia yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Mengingat anggotanya yang terdiri dari lapisan rakyat jelata, tentu Angkatan ini akan membesar dengan cepat. Dan pihak militer tentu tidak menginginkan hal tersebut.
Dalam menjalankan aksinya pihak militer mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat kala itu. Kedua pihak bersekutu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah karena sama-sama tidak menyukai kebijakan Presiden Soekarno yang secara terbuka bersimpati terhadap Marxisme. Ideologi yang berupaya mewujudkan masyarakat tanpa kelas ini merupakan musuh alami dari ideologi kapitalisme yang mengakar kuat dalam struktur kekuasaan Amerika Serikat. Kapitalisme dengan para elit global sebagai pemuncak hirarkinya tersebut akan musnah andaikata Marxisme mendapatkan kemenangannya.
Tentu yang terjadi tidaklah demikian. Di Indonesia Marxisme yang diusung oleh PKI tersebut disingkirkan dengan cara yang sangat cerdik oleh pihak militer. Mereka memanfaatkan para anggota Pemuda Rakyat yang merupakan afiliasi PKI dalam penculikan para jenderal pada malam 30 September 1965. Pada akhirnya, PKI lah yang mendapatkan getahnya. Kejadian tersebut dijadikan legitimasi dari pihak militer untuk menyingkirkan PKI dari struktur kekuasaan. Selain itu, secara halus peristiwa tersebut juga mencoreng nama Presiden Soekarno. Namun mengingat kontribusi dan nama besarnya, pihak militer memilih jalan memutar untuk menurunkan Presiden Soekarno dari jabatannya.
G30S/PKI: Pasca Penggulingan Kekuasaan
Setelah pihak militer memegang kendali kekuasaan, awal Oktober 1965 antara tanggal 1-5 mereka juga berhasil membungkam pers dan juga melumpuhkan para pemimpin sipil. Dengan lumpuhnya pers ini, maka arus informasi dapat dimonopoli sedemikian rupa. Pencitraan militer sebagai pahlawan penyelamat bangsa pun juga berjalan dengan mulus sebab tidak ada narasi tandingan yang dapat dijadikan referensi pembanding. Pemimpin sipil yang dilumpuhkan pun juga demi alasan yang hampir sama. Kharisma seorang pemimpin sipil dianggap berbahaya karena mampu menggerakkan kesadaran rakyat untuk bangkit dalam menelusuri jejak kebenaran.
Babak berikutnya bisa dikatakan merupakan babak yang kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang disinggung pada awal tulisan ini, terjadi persekusi dan pembantaian massal di daerah-daerah. Tindakan berlebihan ini bukanlah semata-mata ekspresi spontan sebagian kalangan masyarakat tertentu yang tidak suka atau anti PKI. Persekusi dan pembantaian masal ini mengikuti sebuah rantai komando militer yang membentang dari pusat hingga pelosok-pelosok desa. Rantai komando militer yang dikenal dengan Kodam (Komando Daerah Militer) ini menjalankan perannya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan proxy mereka yang ada di ormas-ormas sipil yang ada.
Selain pembantaian massal, babak ini juga terkenal dengan munculnya istilah tapol atau tahanan politik. Para tapol atau tahanan politik ini merupakan orang-orang yang terduga memiliki kaitan atau sekedar bersimpati dengan PKI. Pelabelan tapol atau tahanan politik ini tentu saja tidak mengikuti prosedur hukum yang jelas. Mereka masuk begitu saja dalam daftar yang telah disusun oleh pihak militer. Tanpa pandang bulu, mereka dikirim ke Pulau Buru untuk menjalani hukuman di sana, bahkan jika mereka sama sekali tidak tahu menahu soal Gerakan 30 September.
Dengan demikian rezim militer Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto merupakan sebuah rezim yang dibangun dengan menumpahkan darah bangsa sendiri. Perbuatan yang mengerikan ini juga memiliki tujuan untuk melemahkan perlawanan-perlawanan rakyat yang mungkin muncul setelah kekuasaan berhasil digenggam. Tidak adanya perlawanan rakyat ini menjadikan rezim militer ini mampu berkuasa selama lebih dari 30 tahun.
Penutup
Di dalam sebuah peristiwa sejarah, selalu terdapat bermacam-macam narasi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Biasanya, sudut pandang pihak yang berkuasa, baik itu yang berkuasa secara politik maupun ekonomi memiliki sebuah pengaruh besar dalam mengarahkan persepsi masyarakat. Mereka mengerahkan segala daya, upaya dan modal untuk menjamin keberlangsungan kekuasaan atau hegemoni yang telah didapatkan.
Hal ini juga berlaku dalam peristiwa Gerakan 30 September atau G30S/PKI. Pihak yang berkuasa atau rezim militer Orde Baru mencetak narasi-narasi yang mencitrakan pihak militer Angkatan Darat sebagai pahlawan dalam buku-buku pelajaran sekolah, film-film yang wajib ditonton khalayak setiap tanggal tertentu, dan juga dalam seminar-seminar ataupun diskusi publik. Selain itu, kontinuitas narasi ini juga dilakukan dengan menggambarkan PKI sebagai entitas yang murni jahat sehingga tidak jadi persoalan mengadili mereka tanpa prosedur hukum yang jelas. Padahal PKI tersebut juga terdiri dari manusia-manusia yang tentu masih banyak dari mereka yang memilik hati nurani.
Untuk itulah diskontinuitas narasi menjadi sangat penting. Berbeda dengan kontinuitas narasi yang menuntut keseragaman wacana di setiap lini, diskontinuitas justru menerima berbagai keberagaman yang mungkin saja muncul. Narasi sebuah peristiwa sejarah tidak hanya milik sebuah organ yang terpusat saja, namun juga milik setiap orang yang terlibat dan memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.
Kita harus berani menelusuri jauh ke dalam lubuk perasaan seorang manusia dalam menilai sebuah peristiwa sejarah. Setiap individu memiliki gejolak, hasrat dan dinamika yang selalu berubah-ubah antara baik dan buruk. Begitu juga dalam memandang pelaku-pelaku sejarah. Yang tampak baik, belum tentu konsisten dengan kebaikannya. Sedangkan yang tampak buruk, mungkin saja terdapat kualitas-kualitas yang berlaku sebaliknya.