Implikatur Tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #KibarkanBenderaPutihAja

Pada masa pandemi yang lalu trending topic twitter diramaikan dengan tagar atau hashtag #BapakPresidenMenyerahlah dan #KibarkanBenderaPutihAja. Hashtag ini dipicu oleh cuitan Koran Tempo yang berjudul Saatnya Jokowi Kibarkan Bendera Putih yang juga menjadi Tajuk Editorial Tempo pada tanggal 5 Juli 2021. Tentu saja hashtag kontroversial ini mengundang banyak pro dan kontra di kalangan warganet.

Meskipun isi dari editorial itu lebih berupa himbauan kepada pemerintah agar tidak lagi melakukan penyangkalan terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada dalam menghadapi krisis pandemi yang kembali mengalami lonjakan, namun kenyataan yang berkembang, terutama di kalangan warganet penghuni twitter, berkata lain. Munculnya dua hashtag tersebut merupakan sebuah bukti sahih bahwa wacana yang dilempar ke ruang publik, terutama media sosial, akan cenderung mengalami pembelokan makna dari yang semula dimaksudkan. Implikasi makna yang terkandung di dalamnya bisa menjadi sangat beragam karena latar belakang pembaca yang menginterpretasi wacana tersebut juga beragam.

Lantas, implikasi makna apa saja yang bisa terkandung dari dua tagar tersebut, dan bagaimana menanggapi kontroversi di dalamnya dengan cara yang paling bijak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan menyimak pembahasan berikut ini.

Sekilas Tentang Teori Implikatur

Sebelum menginjak pada pembahasan utama, lebih baik jika kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan implikatur. Pada ranah ilmu bahasa atau linguistik, terutama pada subdisiplin pragmatik yaitu studi bahasa yang mencoba mengkaji maksud penutur, implikatur merupakan makna tambahan yang dapat ditangkap pembaca atau pendengar lebih dari sekedar kata-kata yang tampak atau diucapkan. Sebagai contoh, ungkapan ‘hamburger ya hamburger’.

Ungkapan tersebut tidak hanya sebuah pemberitahuan tentang adanya sebuah hamburger. Namun lebih dari itu, bisa jadi dari ungkapan tersebut terdapat sebuah penegasan bahwasanya seistimewa apapun rasa sebuah hamburger, ia tidak lebih seperti halnya makanan yang lain yang berfungsi untuk mengenyangkan perut yang lapar. Selain itu pada konteks yang lain bisa jadi ungkapan tersebut menunjukkan sebuah kengototan yang ditunjukkan oleh seseorang ketika dibujuk untuk tidak makan hamburger karena suatu alasan tertentu. Apapun alasan dan resikonya, ia tetap memilih hamburger sebagai makanan yang akan ia santap.

Implikatur dari sebuah ungkapan bisa jadi beraneka ragam. Namun, untuk dapat menangkap makna ungkapan dengan tepat, perlu adanya pemahaman terhadap sebuah konteks. Dengan memahami konteks yang benar dari sebuah ungkapan, pembaca atau pendengar dapat terhindar dari kemungkinan salah tafsir yang bisa saja memicu sebuah kericuhan apabila tafsir tersebut dilempar begitu saja ke dalam ruang publik seperti halnya sosial media. Kesimpangsiuran dapat dihindari dan mata rantai berita-berita palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bisa diputus. Terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan memahami sebuah informasi sensitif yang ditunjukkan hanya dengan beberapa kata seperti halnya dua tagar yang akan kita bahas ini. Kehati-hatian dan kewaspadaan sangat mungkin diperlukan supaya tidak ada pihak-pihak yang benar-benar dirugikan.

Implikatur Makna Tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #KibarkanBenderaPutihAja

Beberapa arti tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #KibarkanBenderaPutihAja bisa dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu negatif dan netral-positif. Yang pertama adalah bermakna negatif. Disebut negatif karena bisa jadi cuitan-cuitan yang beredar dengan hashtag tersebut bertujuan untuk mencemarkan nama baik presiden beserta seluruh jajarannya tanpa terkecuali. Lebih jauh dalam hashtag tersebut juga tercium bau rencana penggulingan kekuasaan yang dilakukan secara halus. Mengingat tentang bagaimana keras dan kasarnya pemerintah dalam menanggapi wacana-wacana yang bernada tidak ‘mengenakkan’ seperti yang tertera pada hashtag tersebut, dikhawatirkan akan terjadi lagi pembungkaman paksa yang disertai dengan tindak semena-mena aparat tanpa prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bisa mencoreng kualitas demokrasi di negeri ini. Dan, jika rakyat telah berani melawan balik secara masif, maka yang terjadi adalah huru-hara. Dalam huru-hara tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan. Bahkan pihak yang berusaha tidak memihak pun akan tetap terkena imbas yang tidak mengenakkan.

Beberapa contoh cuitan mungkin dapat memperjelas implikasi makna yang telah disebutkan di atas. Salah satu cuitan tersebut mengatakan bahwa pemerintah Jokowi sudah tak berguna lagi bagi rakyat. Dan, pemerintah yang sudah tidak berguna lagi bagi rakyat akan lebih baik jika mengibarkan bendera putih atau mengundurkan diri saja. Namun, apakah benar pemerintah sudah tidak berguna lagi bagi rakyat?

Tentu saja pemerintah masih sangat berguna bagi rakyat, terutama rakyat kalangan tertentu yang memiliki akses ekonomi dan politik yang lebih leluasa daripada kalangan ‘kebanyakan’. Yang terjadi sebenarnya adalah ketimpangan terhadap distribusi perhatian aspirasi yang beredar di masyarakat. Contoh konkretnya adalah masalah UU Cipta Kerja yang sempat heboh. UU tersebut disebut-sebut cenderung menguntungkan pihak elite dan para pebisnis dengan modal besar. Sedangkan untuk kelas menengah ke bawah bisa jadi sangat merugikan. Kelas menengah ke bawah hanya dipersilahkan dan didengarkan untuk menyalurkan aspirasi. Namun, jejak pendapat tersebut hanyalah sebatas pencitraan yang coba menunjukkan bahwasanya pemerintah telah bersikap demokratis. Aspirasi tersebut sangat mungkin tidak masuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang. Atau, mungkin dipertimbangkan, namun pada akhirnya disingkirkan karena telah ada pertimbangan lain yang lebih menguntungkan.

Contoh cuitan di atas masih bernada sama. Yang membedakan adalah cuitan tersebut tidak lagi menyinggung tentang ketidakbergunaan pemerintah bagi rakyat. Cuitan tersebut secara lebih spesifik hanya menyinggung masalah penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Penanganan yang dinilai oleh sebagian ahli tidak efektif dan efisien tersebut menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik. Bahkan pada bulan Juli, kasus positif harian telah memecahkan rekor di atas 30000 kasus. Namun, tentu saja menyalahkan pemerintah saja bukanlah sebuah langkah yang bijak. Rakyat juga harus instropeksi diri, berkaca terhadap kebiasaan sehari-hari apakah sudah cukup disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dari sini sesungguhnya seringkali timbul pertanyaan: mengapa rakyat tidak terlalu patuh pada himbauan pemerintah untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan? Apakah ada hubungannya dengan kejenuhan terhadap sikap otoritas atau pihak yang berwenang yang gemar memerintah, namun tanpa memberikan suri tauladan yang baik? Apakah terdapat semacam antipati dalam masyarakat yang disebabkan oleh seringnya para pejabat tersandung kasus korupsi yang merugikan negara hingga trilyunan rupiah?

Ataukah ada sesuatu yang lain; sesuatu yang secara taksadar telah bersemayam dalam diri rakyat semenjak masa penjajahan, berlanjut ke masa kemerdekaan awal, semakin mengendap lagi pada masa orde baru, mengemuka pada era reformasi dan sesudahnya, tersembunyi lagi karena gempuran arus informasi yang hampir melebihi ambang batas ini, kemudian di masa pandemi ini sedang mencari wajah baru untuk menuntaskan hasrat yang sebenarnya belum sepenuhnya dikenali?
Alangkah lebih baiknya berhati-hati.

Tanggapan Kontra-Negatif terhadap Tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #KibarkanBenderaPutihAja

Sebelum membahas lebih jauh tentang implikatur yang kedua, di sini akan dipaparkan terlebih dahulu tentang tanggapan kontra negatif berkaitan dengan dua tagar tersebut. Maksud dari tanggapan kontra negatif tersebut adalah tanggapan yang mencoba membela pemerintah sebagai pihak yang diserang dalam tagar tersebut. Hal ini penting dimunculkan untuk menjaga perimbangan opini sehingga azas obyektifitas dapat terpenuhi.

Sepanjang yang bisa teramati dari cuitan-cuitan pada dua tagar tersebut, isinya tentu saja lebih banyak yang mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dalam penanganan pandemi Covid-19, tapi juga kinerja secara keseluruhan yang dianggap masih sangat banyak program-program yang belum berjalan dan juga janji-janji yang tidak segera terpenuhi. Meskipun begitu, tentu saja tetap ada yang melakukan pembelaan terhadap pemerintah. Pada dua tagar tersebut mungkin tidak banyak yang bisa diekspos berkaitan dengan pembelaan terhadap pemerintah. Untuk itulah satu cuitan ini kiranya sudah cukup mewakili untuk dijadikan contoh.

Cuitan tersebut jelas berisi pembelaan kepada pemerintah yang mendapatkan serangan pada dua tagar tersebut. Cuitan tersebut jelas mengungkapkan tentang masih adanya pihak-pihak yang percaya terhadap pemerintah dan yakin ke depannya pemerintah dapat menanggulangi krisis ini dengan baik. Pada gambar kanan bawah terdapat kata-kata dalam Bahasa Inggris yang bisa dipahami sebagai bentuk umpatan. Sangat mungkin umpatan tersebut ditujukan kepada pembuat tagar dan orang-orang yang berbondong-bondong membuat cuitan untuk menyerang pemerintah. Umpatan tersebut juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk kekecewaan seorang warga terhadap warga-warga lain yang tidak berpikir jauh tentang konsekuensi ketiadaan otoritas. Seperti dalam sebuah ungkapan terkenal bahwasanya sebuah kepemimpinan yang zalim masih lebih baik daripada tanpa kepemimpinan sama sekali.

Memang jika dipikir ulang, siapakah yang akan menggantikan peran pemerintah yang ada sekarang, jika tiba-tiba saja mereka mundur begitu saja. Akankah yang menggantikan mereka menerapkan sebuah kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam menangani berbagai macam krisis yang tengah melanda negeri ini. Jangan-jangan para suksesor yang ada, semuanya sama. Suksesi di tengah jalan sangat mungkin dipenuhi dengan pertarungan liar. Dan jika itu yang terjadi, tidak hanya krisis yang telah ada semakin memberatkan rakyat, namun huru-hara yang ada hanya akan menambah masalah tanpa runyam.

Alangkah lebih baiknya berhati-hati.

Implikatur Kedua: Netral-Positif

Implikatur yang kedua adalah implikatur yang bernada netral-positif. Disebut dengan netral karena pernyataan yang dibuat tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang telah ada sekarang. Namun, pernyataan tersebut lebih ditujukan sebagai kritik yang bersifat konstruktif. Pernyataan yang demikian adalah seperti pemberitaan editorial Tempo di mana kritik yang ada berfokus pada permasalahan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Pernyataan tersebut didukung dengan data dan fakta yang proposional, bukan sekedar sebuah pernyataan emosional penuh kekecewaan yang dilampiaskan secara membabi buta. Netralitas yang demikianlah sehingga pernyataan tersebut layak mendapat label positif. Keberpihakan adalah kepada kebenaran, bukan pada sebuah fanatisme golongan yang sempit.

Meskipun begitu, harus diakui bahwa data dan fakta yang telah dihimpun tersebut jelas menunjukkan tentang betapa buruknya kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid ini. Sedari awal, bahkan ketika di Indonesia masih 0 kasus, pemerintah justru mengeluarkan sebuah kebijakan aneh yang bertujuan untuk menarik wisatawan mancanegara masuk ke tanah air. Padahal jelas-jelas saat itu (Februari-Maret 2020) Covid-19 telah menyebar di sekitar kawasan Asia-Pasifik, dan bahkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN pun telah melaporkan kasus yang sedang semakin melonjak. Dan yang lebih menyakitkan bagi rakyat adalah berita seputar bansos yang dikorupsi oleh pejabat pemerintah sekelas menteri. Bantuan yang awalnya diperuntukkan bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi imbas dari pembatasan aktifitas mencari rejeki dicuri dengan cara yang teramat curang.

Menanggapi berita yang demikian terkadang timbul pertanyaan, apakah pergerakan pejabat sekelas menteri yang akhirnya diciduk KPK tersebut tidak diendus oleh para dewan pimpinan tertinggi yang menjadi atasannya. Tentu saja pertanyaan yang demikian harus ditahan sampai di situ saja. Pikiran sebaiknya tidak melebarkan pertanyaan-pertanyaan yang demikian ke arah menuju kecurigaan. Kecurigaan dan prasangka tanpa kemampuan untuk menggali data dan fakta yang mumpuni, hanya akan menjadi bumerang jika diumbar begitu saja dalam ruang publik. Hal tersebut bisa balik menyerangnya dengan cara yang lebih kejam, yang tidak hanya akan merugikan bagi diri sendiri, namun juga bagi orang-orang lain yang berada di sekitar lingkungan pergaulannya.

Alangkah lebih baiknya berhati-hati.

Kesimpulan

Implikatur merupakan makna atau maksud yang tersirat atau mungkin tersirat dalam sebuah wacana. Dalam pragmatik, teori ini lebih sering digunakan dalam melakukan analisis kebahasaan dengan data berupa bahasa percakapan. Meskipun begitu, teori ini juga memungkinkan untuk digunakan dalam membedah makna tersirat dari data kebahasaan yang lain. Misalnya saja, seperti dua tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #KibarkanBenderaPutihAja. Hal ini walaupun tagar dan bahkan juga cuitan yang menyertainya memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan sebuah percakapan yang dituturkan oleh seseorang, yaitu singkat dan jelas.

Dalam telaah terhadap dua tagar tersebut, setidaknya terdapat dua implikasi makna yang mungkin, yaitu negatif dan netral-positif. Implikasi negatif merupakan siratan makna yang bisa saja bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang ada tanpa berpikir panjang tentang adanya konsekuensi tidak nyaman yang ditimbulkan dari sebuah kekosongan kekuasaan. Sedangkan yang netral positif merupakan siratan makna yang mencoba menyuguhkan data dan fakta secara proporsional. Dalam kasus dua tagar tersebut adalah data dan fakta seputar kinerja pemerintah dalam menangani krisis pandemi Covid-19 saat ini seperti yang dipaparkan dalam berita editorial Koran Tempo.

Tentu kontroversi tidak bisa dihindari. Dalam dua tagar tersebut terdapat satu atau dua cuitan yang berusaha membela pemerintah. Bahkan pada hari-hari setelahnya muncul tagar-tagar pro pemerintah yang juga menjadi trending topic seperti #PPKMDaruratBerdampakBaik, #RakyatBersamaJokowi, #BapakPresidenJanganMenyerah dan beberapa tagar yang lain. Dalam menanggapi berbagai macam kontroversi tersebut, alangkah lebih baiknya jika masyarakat berhati-hati dan lebih menajamkan pandangan terhadap segala macam informasi yang beredar yang bisa saja bertujuan untuk memecah belah keutuhan bangsa.